Merespons situasi krisis pengungsi internal (Internally Displaced Persons/IDPs) akibat konflik di Papua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia berkolaborasi dengan Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP UGM) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) I di Jakarta pada 21 Agustus 2026.

Agenda strategis ini secara khusus difokuskan pada proses belanja masalah dan pemetaan kondisi faktual di lapangan melalui dialog langsung bersama tokoh masyarakat yang merepresentasikan wilayah Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. read more

Tim seleksi yang dipimpin oleh Prof. Dr. Gabriel Lele beserta peneliti Gugus Tugas Papua dan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) Fisipol UGM tiba di Distrik Obaa, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan pada hari Ahad, 4 Mei 2025. Setibanya tim di penginapan pada sore hari, kemudian malam harinya Bupati Kabupaten Mappi Kristosimus Yohanes Agawemu beserta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi Dra. Maria Goreti Letsoin mendatangi tim untuk melakukan koordinasi proses seleksi.

Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP UGM) dan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (BSKLN Kemlu RI) menjalin kerjasama dalam penyusunan kajian dengan tema “25 Tahun Otsus Papua: Capaian dan Limitasi Pembangunan serta Tantangan Diplomasi Indonesia”. Kajian ini dilakukan dalam bentuk reviu kebijakan kemitraan, yaitu kajian yang diselenggarakan bersama antara GTP UGM dan BSKLN Kemlu RI dengan mengkaji kondisi-kondisi terkini di Papua beserta kaitannya dengan kebijakan diplomasi Indonesia. Penelitian ini melibatkan berbagai penulis yang menghasilkan kajian dalam bentuk bunga rampai, meliputi dosen di Universitas Gadjah Mada hingga peneliti di GTP UGM. read more

Setelah enam puluh tahun integrasi, Papua masih terus diwarnai dengan konflik dan kekerasan. Berbagai strategi telah di tempuh negara untuk mewujudkan cita-cita Papua sebagai tanah damai. Selama dua dekade terakhir, pemerintah gencar mendorong pendekatan kesejahteraan terutama melalui otonomi khusus dan pemekaran serta berbagai inpres percepatan pembangunan.

Alih-alih mereda berbagai aksi kekerasan bernuansa konflik vertikal terus merajalela mengakibatkan ratusan korban jiwa. Bentrok senjata dengan aparat keamanan, penyerangan terhadap para pekerja ‘proyek negara’, serta perusakan fasilitas-fasilitas umum, menunjukkan resistensi yang kian kuat terhadap kehadiran negara. read more