Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP UGM) dan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (BSKLN Kemlu RI) menjalin kerjasama dalam penyusunan kajian dengan tema “25 Tahun Otsus Papua: Capaian dan Limitasi Pembangunan serta Tantangan Diplomasi Indonesia”. Kajian ini dilakukan dalam bentuk reviu kebijakan kemitraan, yaitu kajian yang diselenggarakan bersama antara GTP UGM dan BSKLN Kemlu RI dengan mengkaji kondisi-kondisi terkini di Papua beserta kaitannya dengan kebijakan diplomasi Indonesia. Penelitian ini melibatkan berbagai penulis yang menghasilkan kajian dalam bentuk bunga rampai, meliputi dosen di Universitas Gadjah Mada hingga peneliti di GTP UGM.
Sejak diberlakukannya otonomi khusus pada tahun 2001, Papua sebagai salah satu wilayah di Indonesia masih memiliki beberapa isu pembangunan secara internal yang berdampak terhadap kondisi eksternal Indonesia. Dalam aspek internal, isu-isu mengenai sumber daya manusia, konflik, hingga tata kelola pemerintahan catatan tersendiri bagi proses pembangunan di Papua. Berbagai permasalahan internal ini memiliki keterkaitan dengan kondisi eksternal Indonesia, yaitu bagaimana komunitas internasional menanggapi permasalahan yang terjadi di Papua dan bagaimana Indonesia dapat mengelola hal tersebut melalui strategi dan kebijakan diplomasi ke depan.
Kajian ini menganalisis berbagai isu pembangunan di Papua beserta implikasinya terhadap kebijakan diplomasi Indonesia yang dikaji ke dalam tiga klaster besar, yaitu: politik dan diplomasi; pembangunan sosial dan ekonomi; dan infrastruktur dan lingkungan hidup. Dalam pengantarnya bagi kajian ini, Prof. Gabriel Lele selaku Ketua GTP UGM mengajak pembaca untuk memahami pembangunan di Papua melalui tiga konteks besar, yaitu konflik, keterbelakangan, dan asimetri. Meningkatnya situasi konflik, masih tertinggalnya berbagai aspek pembangunan, hingga urgensi intervensi yang bersifat khusus menjadi soal-soal yang perlu digarisbawahi dalam memahami kondisi di Papua.
Dalam aspek politik dan diplomasi, berbagai penulis menekankan persoalan-persoalan meliputi kondisi HAM di Papua dan internasionalisasi isu tersebut, implikasi atas kebijakan pemekaran di Papua, kondisi legitimasi negara, kekerasan dan konflik, penyelenggaraan pemilu, hingga berbagai tantangan dalam penyelenggaraan tata kelola dan birokrasi di Papua. Berbagai tulisan ini memberikan gambaran mengenai kondisi sosial politik di Papua yang sedikit banyak terpengaruh dan dipengaruhi oleh kondisi konflik di Papua, dan hal ini menjadi tantangan bagi seluruh pihak dalam pembangunan di Papua.
Dalam aspek pembangunan sosial dan ekonomi, berbagai isu dibahas secara mendalam oleh masing-masing penulis, mulai dari pendidikan, pembangunan gender, dan pembangunan ekonomi daerah. Dalam aspek ini, beberapa hal yang dikemukakan adalah belum optimalnya peran pendidikan sebagai alat mobilitas sosial bagi masyarakat OAP di Papua, berbagai capaian dan tantangan yang dialami di Papua dalam hal pembangunan kesetaraan gender, dan fenomena kebocoran ekonomi yang terjadi di daerah-daerah yang ada di Papua.
Dalam aspek infrastruktur dan lingkungan hidup, isu-isu yang dibahas meliputi proses transformasi digital, kondisi ekosistem dan alam, dan capaian serta limitasi dalam proses pembangunan infrastruktur di Papua. Dalam proses transformasi digital, wilayah Papua menunjukkan tren yang positif dalam aspek meningkatnya kualitas infrastruktur digital dan SDM berkemampuan digital. Meskipun demikian, permasalahan pembatasan informasi dan ruang digital di Papua masih menjadi soal bagi proses transformasi digital di Papua. Penulis lain selanjutnya membahas perihal lingkungan hidup di Papua yang tidak hanya dimaknai secara ekonomi, namun juga budaya dan sosial. Oleh karenanya, pengelolaan lingkungan hidup yang memiliki keseimbangan antar aspek ini diperlukan dalam mengelola sumber daya alam di Papua. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur di Papua memerlukan prasyarat yang penting bagi keberlangsungan proses ini, yaitu stabilitas keamanan.
Berbagai tulisan dan pemikiran yang tertuang dalam kajian ini merupakan bentuk nyata dari kontribusi GTP UGM dalam mengkaji berbagai persoalan di Papua. Kajian ini ditujukan untuk menganalisis persoalan-persoalan yang terjadi di Papua yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan, khususnya kebijakan diplomasi Indonesia dalam forum-forum internasional maupun hubungan bilateral. (Reza/GTP UGM)